softskills kewarganegaraan bab.6 wawasan nusantara otonomi daerah

SOFTSKILLS KEWARGANEGARAAN BAB.6 wawasan nusantara ontomi daerah

                                  

 

 Wulan Suciana Putri

1DA02

48212092

24-04-2013

BAB 6

WAWASAN NUSANTARA OTONOMI DAERAH

 

ISI PEMBAHSAN :

6.1 Wawasan nusantara

6.2 Latar belakang Wawasan nusantara

6.3 Perwujudan Wawasan nusantara

6.4 Daerah otonom dan otnom daerah

6.5 Hubungan pemerintah pusat dengan daerah

6.6 Hubungan kewenangan  pusat dengan daerah

 

6.1 Wawasan nusantara

cara pandang bangsa indonesia mengenai lingkungan dengan mengutamakan kesatuan persatuan penyelengaraan bermasyarakata sesuai pancasila dan uud 1945

 

6.2 Latar belakang Wawasan nusantara

-sejarah

indonesia pernah dijajah ,terpecah dan memiliki wilayah terpisah

-geografis dan sosial budaya

bangsa negara indonesia merupakan heterogen yang memiliki vivi menjadi satu kesatuan

-geopolitis dan kepentingan nasional

 

6.3 Perwujudan Wawasan nusantara

 

-politik

agar pemerintahan yang kuat dan spiratif dibangun berdasarkan asa kedaulatan rakyat

-sosial budaya

sikap saling meghormati perbedaan

-ekonomi

meningkatkan kesejahteraan rakyat secara adil

-pertahanaan dan keamanan

kesadaran akan cinta tanah air sebagai partisipasi masyarakat

 

6.4 Daerah otonom dan otnom daerah

 

daerah otonom adalah kakuasaan yang dibatasi oleh wilayah dalam mengatur pemerintahan masyarakatsetempat berdasarkan sistem RI.

otonomi daerah adalah hak,kewajiban , daerah otonom untuk mnegatur kepentingan dan pemeritahan daerahnya sendiri sesuai uu

 

6.5 Hubungan pemerintah pusat dengan daerah

 

-hubungan wewenang kabupaten dan kota diatur untuk memperhatikan keragaman daerah dan kekhususan (pasal 18 a 1)

 

-hubungan keuangan pelayanan umum ,pemanfaatan sda antar peusat dan daerah dialkukan secara adil (pasal 18 2)

 

-negara mengakui dan menghormati pemeritnahan bersifat istimewa diatur uu (pasal 18 b 1)

-negara mengakui dan menghormati kesatuan hukum adat pada masyarakat sesuai prinsip diatur uu(pasal 18 b 2)

 

6.6 Hubungan kewenangan  pusat dengan daerah

 

-desentralisasi

penyerahan kewenangan  pemerintah ioleh daerah otonom

-dekomsetrasi

melipahkan wewenang kepada daerah otonom sebgai wakil pemerintah

-tugas pemntauan

pemda ikut serta dalam urursan pemeritnah dalam kewenangan luas/tinggi daerah tersebut

 

 

sumber http://www.slideshare.net/dik2baehaqi/wawasan-nusantara-dan-sistem-pemerintahan-daerah

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s